JAKARTA, SPN – Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, menyoroti besarnya backlog anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai berpotensi menghambat pencapaian target kinerja pada 2027.
Hal itu disampaikan Haryanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian PU yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Senin (29/6).
“Kita memang ada kekhawatiran manakala alokasi anggaran ini tidak bisa tercukupi, karena banyak target kinerja yang direncanakan menjadi nol akibat masih besarnya backlog dibandingkan pagu indikatif yang tersedia,” ujar Haryanto dikutip dari Parlementaria.
Ia juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan di Inspektorat Jenderal. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau anggaran pengawasan nol, tentu akan menyulitkan upaya pencegahan temuan BPK karena tidak ada pengawasan internal yang optimal,” katanya.
Selain itu, Haryanto mempertanyakan keberlanjutan pendidikan vokasi yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), khususnya bagi 1.731 mahasiswa politeknik yang masih menunggu kepastian dukungan anggaran.
“Ada 1.731 mahasiswa politeknik. Antisipasinya bagaimana kalau anggarannya nanti tidak teralokasi?” ungkapnya.
Haryanto menegaskan Komisi V DPR RI mendukung penambahan anggaran guna menutup backlog tersebut, terutama untuk memastikan program prioritas, termasuk sektor pendidikan vokasi, tetap dapat berjalan sesuai target.
“Kami sangat mendorong agar penambahan alokasi anggaran backlog ini dapat dipenuhi sehingga program-program penting, khususnya pendidikan, tetap bisa dilaksanakan,” tandasnya.
