JAKARTA, SPN – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengingatkan rencana kenaikan tarif Transjakarta tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi anggaran pengembangan transportasi umum di Jakarta.
Menurut Wahyu, jika kenaikan tarif nantinya mampu mengurangi beban subsidi pemerintah, maka anggaran yang tersedia seharusnya tetap dialokasikan untuk memperkuat layanan transportasi publik.
“Kalau nanti subsidi berkurang karena ada penyesuaian tarif, bukan berarti anggaran transportasi umum juga ikut dikurangi. Justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem transportasi publik,” kata Wahyu, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai Pemprov DKI Jakarta harus tetap menunjukkan komitmen dalam membangun transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan layanan, menurutnya, harus terus berjalan meski terjadi perubahan skema pembiayaan.
“Transportasi publik harus terus berkembang,” ujarnya.
Wahyu juga menanggapi usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang mengusulkan tarif Transjakarta naik menjadi Rp5.000 per perjalanan serta penerapan tarif berlangganan Rp200 ribu per bulan.
Menurut dia, usulan tersebut tidak bisa langsung diterapkan dan masih memerlukan kajian yang komprehensif. Selain menghitung dampak terhadap subsidi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta waktu penerapan yang tepat.
“Setiap usulan tentu memiliki dasar perhitungan. Namun tetap perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DTKJ mengusulkan penyesuaian tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan. Selain itu, DTKJ juga mengusulkan skema tarif berlangganan sebesar Rp200 ribu per bulan sebagai salah satu opsi pembiayaan transportasi publik di Jakarta, kendati begitu DTKJ mengingatkan agar kenaikan tarif dibarengi dengan meningkatnya kualitas pelayanan transportasi publik. ***
