JAKARTA, SPN — Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 memang masih menyisakan waktu. Belum ada deklarasi kandidat, belum tampak konsolidasi terbuka, apalagi peta pertarungan yang benar-benar mengeras. Namun, di balik situasi yang masih tenang itu, sejumlah sinyal mulai muncul. Dinamika organisasi perlahan bergerak, memperlihatkan pusat-pusat gravitasi yang kian mudah dibaca.
Setidaknya ada empat variabel yang mulai membentuk lanskap awal Muktamar NU 2026. Pertama, posisi petahana yang masih menjadi poros struktur organisasi. Kedua, menguatnya perhatian terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ketiga, jejaring politik Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keempat, semakin menguatnya Jakarta sebagai kandidat lokasi penyelenggaraan muktamar.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tetap berada pada posisi paling strategis dari sisi organisasi. Kepengurusan hasil Muktamar Lampung 2021 menjadi modal penting yang membuatnya masih menjadi titik acuan dalam membaca arah kontestasi.
Namun, pengalaman dalam tubuh NU menunjukkan bahwa kekuatan struktur tidak pernah berdiri sendiri. Komunikasi antarkiai, jejaring pesantren, hingga proses musyawarah yang berlangsung jauh sebelum muktamar sering kali lebih menentukan arah akhir. Karena itu, posisi petahana lebih tepat dipahami sebagai titik awal konsolidasi ketimbang kepastian hasil.
Di luar struktur organisasi, perhatian mulai mengarah kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Nama Nasaruddin mengemuka bukan semata karena ia menjabat sebagai Menteri Agama. Ia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan diterima di berbagai kalangan. Posisinya mempertemukan ruang birokrasi dengan komunitas keagamaan, pesantren, akademisi, hingga berbagai elemen masyarakat.
Dalam tradisi NU, figur yang mampu menjalin komunikasi dengan beragam simpul sering kali memiliki ruang yang penting dalam proses konsolidasi organisasi. Seiring menguatnya perhatian terhadap Nasaruddin, mulai berkembang pula diskusi mengenai ketentuan organisasi yang mengatur kemungkinan pejabat negara menduduki jabatan Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal PBNU. Sebagian kalangan berpandangan aturan tersebut perlu dicermati secara ketat. Sementara yang lain menilai jabatan Menteri Agama memiliki karakter tersendiri sebagai jabatan negara yang berbeda dari jabatan politik praktis. Perbedaan tafsir itu hingga kini masih menjadi bagian dari diskursus menjelang muktamar.
Jejaring PKB dan Pengaruh Cak Imin
Variabel lain datang dari Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.
Meski belum tentu diposisikan sebagai figur yang akan masuk dalam kontestasi, pengaruh Cak Imin tetap diperhitungkan melalui jejaring politik dan hubungan historis PKB dengan NU. Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, setiap gerak PKB selalu memiliki resonansi terhadap dinamika organisasi. Terlebih saat ini Cak Imin meenjadi representatif silsilah atau dengan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari.
Belum lama ini, Cak Imin menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab terhadap masa depan NU. Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana hubungan keduanya masih dipahami sebagai relasi historis yang saling terkait.
Sinyal tersebut sejatinya sudah terlihat ketika Cak Imin menghadiri Haul Ulama dan Habaib Betawi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kedekatannya dengan masyarakat Betawi dengan menyebut dirinya sebagai menantu tokoh Betawi, sekaligus menunjukkan kedekatan dengan kalangan habaib dan ulama. Ia juga menyampaikan optimisme terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bahwa komunikasi antara jejaring politik nasional dengan komunitas keagamaan tetap terpelihara menjelang Muktamar NU di mana ada kultur atau tradisi yang saling beririsan.
Di luar figur, satu variabel yang tak kalah menarik adalah menguatnya Jakarta sebagai kandidat lokasi Muktamar NU 2026. Sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) telah mengusulkan Jakarta sebagai tuan rumah. Argumentasinya tidak semata bertumpu pada kelengkapan infrastruktur, akses transportasi, kapasitas akomodasi, maupun kemudahan mobilisasi peserta dari berbagai daerah.
Jakarta memiliki posisi yang lebih strategis sebagai pusat komunikasi nasional. Berbagai simpul politik, pemerintahan, media massa, dunia usaha, hingga komunitas keagamaan bertemu dan berinteraksi di ibu kota.
Dalam beberapa waktu terakhir, intensitas komunikasi antara tokoh-tokoh berlatar nasionalis dengan kelompok-kelompok sosial-keagamaan juga semakin terlihat. Sebagian pengamat membaca fenomena ini sebagai menguatnya ruang temu antara spektrum nasionalis dan nahdliyin, yang kerap disebut sebagai poros merah-hijau. Pembacaan itu tentu belum dapat disimpulkan sebagai konfigurasi politik yang mapan, tetapi menunjukkan bahwa Jakarta menawarkan ruang dialog yang lebih luas dibanding sekadar lokasi penyelenggaraan muktamar.
Selain itu, momentum menuju lima abad Jakarta sebagai kota global semakin memperkuat argumentasi tersebut. Bila muktamar digelar di ibu kota, perhelatan itu bukan hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penegasan Jakarta sebagai pusat peradaban, kebudayaan, dan dialog keagamaan Indonesia.
Jakarta juga menyimpan nilai historis. Sudah cukup lama ibu kota tidak menjadi tuan rumah Muktamar NU. Karena itu, jika akhirnya dipilih, penyelenggaraan Muktamar 2026 akan mempertemukan dimensi sejarah, kesiapan infrastruktur, dan proyeksi Jakarta sebagai kota global dalam satu momentum.
Pada akhirnya, peta awal Muktamar NU 2026 mulai memperlihatkan empat gravitasi yang saling beririsan. Yahya Cholil Staquf tetap bertumpu pada kekuatan struktur organisasi. Nasaruddin Umar menjadi figur yang memperoleh perhatian karena kemampuannya menjangkau berbagai ruang komunikasi. Muhaimin Iskandar hadir melalui jejaring historis PKB dengan NU. Sementara Jakarta perlahan menguat sebagai arena yang dinilai paling siap sekaligus paling strategis untuk menjadi lokasi muktamar.
Kendati demikian, arah akhirnya tetap akan ditentukan oleh para kiai, dinamika pesantren, serta mekanisme permusyawaratan yang menjadi tradisi Nahdlatul Ulama. Namun, tanda-tandanya mulai terbaca. Muktamar NU 2026 tidak lagi berada pada fase yang sepenuhnya cair. Pusat-pusat gravitasi mulai terbentuk, komunikasi antar simpul semakin intensif, dan proses konsolidasi perlahan bergerak menuju bentuknya. ***
