JAKARTA, SPN – Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) guna mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada 2030. Selain pengendalian vektor, pembenahan tata laksana klinis, sistem rujukan, dan pendanaan kesehatan dinilai menjadi faktor penting untuk menekan angka kematian.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka kematian akibat dengue di Indonesia menurun dari 0,9 persen pada 2021 menjadi 0,4 persen pada 2025. Sementara angka penularan juga turun dari 92 kasus per 100 ribu penduduk pada 2024 menjadi 57 kasus per 100 ribu penduduk pada 2025.
Meski demikian, Indonesia masih menjadi negara dengan beban kasus dengue tertinggi di Asia Tenggara dan menyumbang sekitar 17 persen dari total kematian dengue dunia pada 2025.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar dan workshop ASEAN Dengue Day 2026 bertema Menuju Nol Kematian Dengue 2030: Antara Impian atau Kenyataan? di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
Ketua Tim Kerja Penyakit Akibat Tular Vektor dan Zoonotik, Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Fadjar SM Silalahi, mengatakan penurunan kasus tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Indonesia memiliki beban dengue tertinggi di Asia Tenggara. Ini menunjukkan persoalan dengue harus terus menjadi perhatian bersama,” ujarnya dilansir dari laman UGM, Rabu, (8/7/2026).
Sementara itu, dosen Departemen Kesehatan Anak FK-KMK UGM, Dr. Ida Safitri Laksanawati, Sp.A(K), menilai diagnosis dini, pemantauan kondisi pasien, serta penanganan yang tepat menjadi kunci menekan angka kematian akibat dengue.
Menurutnya, tantangan terbesar berada pada fase awal penyakit karena gejala dengue kerap menyerupai infeksi lain sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan.
Selain penguatan layanan klinis, sistem rujukan juga dinilai perlu dibenahi. Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, mengungkapkan sekitar 21,8 persen pasien dengue langsung mendatangi rumah sakit tanpa melalui Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan penguatan peran FKTP, koordinasi antarfasilitas kesehatan, penyediaan transportasi rujukan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi agar pasien memperoleh layanan secara tepat waktu.
Dari sisi pembiayaan, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, menilai target nol kematian dengue membutuhkan dukungan pendanaan kesehatan yang memadai.
Menurutnya, pembiayaan melalui pemerintah dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berperan penting dalam mendukung upaya promotif, preventif, hingga kuratif secara berkelanjutan.
Ia juga menilai terdapat hubungan antara rendahnya pendanaan kesehatan dengan masih tingginya angka kasus dan kematian akibat dengue, sehingga penguatan pembiayaan menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian penyakit tersebut. ***
