Jakarta SPN – Pemerintah melaporkan progres signifikan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI
Penanganan dilakukan secara terpadu di berbagai sektor, mulai dari jalan dan jembatan, sumber daya air, hingga pemulihan layanan dasar dan fasilitas umum. Pemerintah mengerahkan lebih dari 1.300 personel Kementerian PU yang didukung TNI, masyarakat, serta ribuan unit alat berat dan sarana pendukung.
“Selain penanganan darurat, sejak Desember lalu kami juga menjalankan program padat karya yang melibatkan lebih dari 30 ribu tenaga kerja lokal untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Dody. Selasa (27/01/2-26)
Di sektor Bina Marga, seluruh 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan terdampak dilaporkan sudah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025. Sementara di bidang sumber daya air, rehabilitasi jaringan irigasi terus berjalan dengan progres sekitar 23 persen, difokuskan pada daerah pertanian yang memasuki masa tanam.
Penanganan sungai juga menjadi perhatian, terutama akibat sedimentasi dan banjir berulang. Dari 77 sungai nasional terdampak, sekitar 52 persen telah ditangani, dengan target penyelesaian Oktober 2026. Pemerintah juga merencanakan pembangunan sabo dam dan cek dam sebagai pengendali sedimen di wilayah hulu.
Di bidang Cipta Karya, pemulihan layanan air minum dan sanitasi terus dikebut. Sekitar 70 persen sistem penyediaan air minum telah pulih, sementara penanganan sanitasi mencapai lebih dari 80 persen. Pemerintah menargetkan layanan dasar ini kembali berfungsi penuh pada Februari 2026.
Sementara itu, di sektor prasarana strategis, pembersihan lumpur telah dilakukan di ratusan fasilitas umum, dengan sebagian besar kembali digunakan. Pembangunan hunian sementara dan fasilitas kesehatan darurat juga masih berlangsung untuk mendukung warga terdampak.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses pemulihan agar berjalan sesuai target. “Pemulihan tidak hanya harus cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, agar infrastruktur yang dibangun lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Dody.
