Percepatan Bendungan Cijurey dan Cibeet Ditargetkan Reduksi Banjir Karawang-Bekasi

Avatar photo
(foto : birkom PU)

SPN Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet untuk memperkuat pengendalian banjir di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, khususnya Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Langkah ini diambil menyusul tingginya kerugian akibat banjir di kawasan tersebut. Dalam tujuh tahun terakhir, total kerugian tercatat mencapai Rp5,6 triliun atau rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pembangunan kedua bendungan menjadi krusial guna menekan risiko banjir berulang.

“Saya berharap bisa selesai paling tidak 2027–2028. Kalau tidak segera diselesaikan, saya khawatir Karawang dan Bekasi banjir lagi,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (14/4/2026).

Penyelesaian Bendungan Cijurey dan Cibeet diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 80 persen untuk periode ulang lima tahunan, sekaligus menekan potensi kerugian hingga Rp16 triliun dalam 25 tahun ke depan.

Bendungan Cijurey di Kabupaten Bogor memiliki kapasitas tampung 14,37 juta meter kubik dan ditargetkan mampu mengurangi debit banjir hingga 59,33 persen. Selain itu, bendungan ini juga akan mendukung irigasi seluas 2.047 hektare.

Hingga 10 April 2026, progres fisik Bendungan Cijurey telah mencapai 37,20 persen.

Sementara itu, Bendungan Cibeet dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di DAS Citarum Hilir, dengan kapasitas tampung mencapai 83,28 juta meter kubik. Bendungan ini diproyeksikan mampu mengurangi debit banjir sebesar 297,97 meter kubik per detik dan melindungi area seluas 5.822 hektare.

Selain pengendalian banjir, Bendungan Cibeet juga akan mendukung ketahanan air, energi, dan pangan melalui layanan irigasi di wilayah Jawa Barat.

Namun, pembangunan Bendungan Cibeet masih menghadapi kendala pada pembebasan lahan yang baru terealisasi sekitar 7,9 persen dari total kebutuhan.

Pemerintah terus mendorong percepatan kedua proyek tersebut melalui koordinasi lintas sektor, percepatan pembebasan lahan, serta optimalisasi pelaksanaan konstruksi di lapangan.