JAKARTA, SPN — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emission pada 2050.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya tersebut karena menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di Jakarta.
“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi,” kata Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Menurut dia, tingginya emisi sektor transportasi tidak terlepas dari ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang juga berdampak terhadap kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk mengurangi emisi, Pemprov DKI telah menetapkan peta jalan dekarbonisasi. Di sektor transportasi, pemerintah menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.
Pramono mengatakan target tersebut dilakukan melalui strategi peningkatan penggunaan transportasi publik (Pull Strategy) dan pengendalian kendaraan pribadi (Push Strategy).
“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik,” ujarnya.
Strategi tersebut dilakukan melalui perluasan rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, layanan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air.
Sementara itu, Push Strategy dilakukan melalui sejumlah kebijakan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, antara lain ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone (LEZ), hingga Electronic Road Pricing (ERP).
Pemprov DKI juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi ASN Jakarta.
Di sisi lain, pemerintah mempercepat elektrifikasi transportasi publik. Saat ini terdapat 500 bus listrik di Jakarta dan jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 10.047 bus listrik pada 2030.
Dengan target tersebut, seluruh armada TransJakarta diharapkan telah terelektrifikasi pada 2030.
Selain bus listrik, Pemprov DKI terus memperluas jaringan transportasi publik. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
MRT Jakarta Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga Kota pada 2029. Pengembangan transportasi tersebut juga diikuti pembangunan kawasan berbasis TOD, seperti Blok M Hub dan Dukuh Atas.
Pemprov DKI turut memanfaatkan teknologi dan data melalui penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas.
“Intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO₂e,” kata Pramono.
Menurut Pramono, dekarbonisasi sektor transportasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan kota.
Dia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” pungkasnya. ***
