Sementara, Ditjen Prasarana Strategis menargetkan pembangunan 104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Unit Madrasah, 7 Unit Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan. Kementerian PU juga akan melanjutkan pembangunan sesuai dengan amanat Intruksi Presiden baik di bidang Penanganan Irigasi Daerah, Penanganan Jalan Daerah, Rehabilitasi Madrasah, dan Pembangunan Sekolah Rakyat.
Kementerian PU juga akan melanjutkan pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, dan TPS3R. Menteri Dody juga menekankan pentingnya percepatan di berbagai proses teknis. “Kami tengah melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta upaya percepatan lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota Komisi V, termasuk terkait pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi” jelasnya.
” Kami mencatat pada hari ini ada 28 masukan dari Anggota Dewan. Tentu akan kami tindaklanjuti secara tertulis dalam waktu singkat agar bisa memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh, terima kasih atas arahan dan bimbingannya,”ujar Menteri Dody.
Jajaran Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyatakan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025. Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025 dengan posisi saat ini 59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang PBJ untuk kegiatan TA 2026, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pagu efektif, serta perhatian terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah dalam NKRI
