JAKARTA, SPN – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen keadilan dan pemerataan yang manfaatnya dirasakan langsung rakyat.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan, dari setiap rupiah APBN ada harapan rakyat. Ada harapan lapangan kerja lebih mudah, akses pendidikan dan kesehatan, harga kebutuhan pokok terjangkau, hingga kualitas hidup yang lebih baik.
“Dari setiap rupiah di APBN ada harapan terhadap kemudahan lapangan kerja, ada harapan terhadap kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, ada harapan harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, ada harapan untuk membiayai keadilan,” tegas Said saat Rapat Paripurna pengesahan APBN 2027, Senin (05/10/2026) di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.
DPR resmi mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi UU dengan postur:
– Pendapatan Negara: Rp3.435,10 triliun
– Belanja Negara: Rp4.106,26 triliun
– Defisit: Rp671,16 triliun atau 2,4 persen PDB
Target Ekonomi Makro 2027:
– Pertumbuhan ekonomi 6 persen.
– Inflasi 2,5 persen
– Kurs Rp17.500 per Dolar AS
– Kemiskinan 6,0-6,5 persen
– Pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen
– Rasio gini 0,360-0,365
– Lapangan kerja baru 2,57-3,49 juta orang
Alokasi Prioritas:
– Pendidikan Rp824 triliun
– Perlindungan sosial Rp539,7 triliun
– Ketahanan pangan Rp195,3 triliun
– Transfer ke Daerah Rp735 triliun
Said menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa diukur output dan outcome-nya. Sementara Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN dan APBD adalah satu kesatuan dalam satu tarikan napas agar manfaat anggaran makin nyata dan merata.
“APBN 2027 tetap pro-growth, pro-welfare, sekaligus berkelanjutan,” ujar Suahasil. Seluruh 8 fraksi di DPR RI menyetujui APBN 2027 untuk disahkan.
