Jakarta,SPN – Menindaklanjuti musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan membuka jalur hotline khusus bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren yang ingin berkonsultasi mengenai keandalan bangunan gedung. Tidak hanya pesantren, jalur hotline juga dapat digunakan untuk layanan Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan.
Layanan ini dapat diakses melalui telepon 158 (hari kerja Senin–Jumat, pukul 08.30–16.00 WIB) dan WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”. Seluruh layanan diberikan tanpa biaya, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, program ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan di seluruh Indonesia.
“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” ujar Menteri Dody.
Langkah cepat ini merupakan bagian dari upaya pembinaan bangunan gedung secara nasional, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya.
Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, lebih dari dua lantai serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” tambah Menteri Dody.
Hotline Kementerian PU melayani dua jenis konsultasi utama yaitu Konsultasi keandalan bangunan, mencakup bangunan sederhana (luas <500 m², maksimal dua lantai) dan bangunan tidak sederhana (>500 m², lebih dari dua lantai). Prioritas diberikan bagi pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat serta Konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pondok pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan.
