AMBON, SPN – Provinsi Maluku membuka peluang besar menjadi pusat ekosistem keselamatan pelayaran untuk kawasan Indonesia Timur. Posisi geografis yang strategis, berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan Australia serta blok migas nasional, menjadi modal utama.
Peluang ini didukung keberadaan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Ambon, salah satu UPT Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub yang memiliki peran vital. Distrik ini tidak hanya mengelola Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti mercusuar, rambu laut, dan stasiun AIS, tetapi juga aktif dalam misi penyelamatan kemanusiaan.
Seperti kasus evakuasi KLM Terajana di perairan Seram, di mana KN Bacan milik Distrik Navigasi Ambon bergerak cepat mengevakuasi 17 penumpang. Kepala Distrik Navigasi Ambon menegaskan fungsi navigasi tidak hanya soal prasarana, tapi juga keselamatan jiwa di laut.
Peningkatan status Lantamal IX menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon dan pembangunan command center Zona Bakamla Timur memperkuat sistem pengawasan maritim terintegrasi dengan radar jarak jauh, satelit, dan patroli.
Kemenhub juga telah menetapkan alur-pelayaran strategis seperti di Pelabuhan Larat, Maluku Tenggara Barat, untuk mendukung keselamatan pelayaran perintis dan logistik. Dengan integrasi antara Distrik Navigasi, KSOP Ambon, Basarnas, dan Bakamla, Maluku diposisikan sebagai benteng laut timur.
Gagaan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadali Ie pada Rabu, (16/09/2026) di Jakarta.
Menurut Gubernur, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran. Aktivitas masyarakat dan perekonomian antarpulau sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga kebutuhan terhadap standar keselamatan yang memadai menjadi bagian penting dari pelayanan publik.
Pengembangan ekosistem tersebut, kata Gubernur, dapat dilakukan melalui berbagai bidang. Di antaranya peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pembukaan peluang investasi di sektor terkait.
Gubernur menyebut, investasi infrastruktur keselamatan pelayaran bukan hanya untuk ekonomi, tetapi untuk memastikan konektivitas 31 pelabuhan penyeberangan dan 66 lintas penyeberangan di Maluku berjalan aman, terutama bagi pelayaran rakyat yang masih mengandalkan kemampuan otodidak.
Dengan ekosistem yang lengkap dari SBNP, armada kapal navigasi, VTS, AIS, hingga SDM pelaut melalui diklat vokasi, Maluku berpeluang menjadi model pusat keselamatan pelayaran yang menghubungkan Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga NTT.
