JAKARTA, SPN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Safari Integritas di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).
Mengusung tema “Jujur Itu Petualangan, Integritas Itu Kebiasaan”, kegiatan tersebut dikemas melalui aktivitas edukatif dan interaktif untuk mengenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda.
Kegiatan diikuti jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita, pengelola Taman Margasatwa Ragunan, serta sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan Ragunan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Unit Pengelola Ragunan adalah salah satu unit yang mendapatkan predikat Zona Integritas dua sekaligus. Bukan hanya WBK, tetapi juga WBBM. Itu yang pertama diraih oleh Taman Margasatwa Ragunan,” ujar Dhany.
Menurut Dhany, predikat tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap sejumlah aspek tata kelola dan pelayanan, termasuk upaya mencegah pungutan liar serta memastikan tidak terdapat catatan negatif dari aparat penegak hukum maupun Ombudsman.
Dalam Safari Integritas, peserta mengikuti permainan dan penugasan di sejumlah pos yang tersebar di kawasan Ragunan. Metode tersebut digunakan agar nilai-nilai integritas dapat dipahami melalui pengalaman langsung.
“Ini merupakan sebuah upaya menumbuhkan sekaligus juga menjadi tameng bagi kita semua untuk melakukan pencegahan terhadap fraud,” kata Dhany.
Ia menambahkan, pencegahan korupsi perlu dimulai dari pembentukan karakter sejak dini. Para peserta diperkenalkan dengan sembilan nilai integritas KPK melalui jembatan keledai “Jumat Bersepeda Kaka”, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras, dan adil.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kunto Ariawan, mengatakan pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Menurutnya, pencegahan dilakukan antara lain dengan memperbaiki sistem dan pelayanan publik sehingga ruang terjadinya praktik korupsi semakin sempit.
“Untuk menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi, yang dilakukan oleh Pemerintah DKI yaitu dengan memperbaiki pelayanan publik, menghilangkan kesempatan, memperbaiki sistem,” ujar Kunto.
Meski demikian, Kunto menekankan bahwa sistem yang baik harus berjalan beriringan dengan integritas orang yang menjalankannya. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan perilaku tidak menyontek, tidak menitipkan absen, hingga tidak mengambil sesuatu yang bukan hak sebagai bagian dari pembentukan karakter antikorupsi.
“Tidak ada ujug-ujug seseorang mengambil uang rakyat atau mencuri uang kalau tidak dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil, misalnya tidak jujur, suka bohong, dan sebagainya,” paparnya.
Kunto berharap kebiasaan baik yang ditanamkan sejak usia muda dapat terus terbawa ketika seseorang kelak menempati jabatan atau posisi strategis.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan integritas tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga tercermin dalam perilaku masyarakat sehari-hari.
Ia mencontohkan parkir liar di trotoar, pencurian fasilitas umum, hingga kecurangan dalam pertandingan olahraga anak sebagai perilaku yang perlu dicegah melalui kesadaran bersama.
Menurut Chico, menjaga tata kehidupan kota tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan aparat. Peran warga dalam menaati aturan dan menjaga fasilitas publik juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya integritas.
“Korupsi itu kuncinya adalah curang. Sebuah kecurangan yang Adik-adik sekalian juga dari sejak dini harus mulai sadar bahwa curang itu tidak baik,” kata Chiko. ***
