JAKARTA, SPN – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk Provinsi Maluku melonjak drastis pada 2026.
Dari yang semula hanya 81 unit pada 2025, kini meningkat menjadi 7.227 unit pada 2026 atau naik sekitar 8.823 persen. Lonjakan sebanyak 7.146 unit ini terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta.
Gubernur memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PKP atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap Bumi Raja-Raja.
“Kenaikan alokasi yang mencapai sekitar 8.000 persen itu kabar yang sangat menggembirakan bagi ribuan keluarga di Maluku yang mendambakan hunian layak,” ujar Lewerissa.
Ia optimistis bantuan ini bisa menembus 10.000 unit pada 2027. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni sangat menyentuh kehidupan masyarakat bawah dan berdampak langsung pada penurunan angka backlog serta membantu pengentasan kemiskinan.
Tak hanya itu, rapat koordinasi juga menetapkan Maluku sebagai proyek percontohan nasional program perumahan subsidi. Melalui skema baru, tenor perumahan subsidi yang sebelumnya 20 tahun dengan cicilan Rp1,2 juta per bulan, kini diperpanjang menjadi 40 tahun dengan cicilan Rp500.000 – Rp700.000 per bulan.
Kebijakan nasional sendiri juga naik drastis. Secara nasional, kuota bedah rumah 2026 ditetapkan 400 ribu unit, naik dari 45 ribu unit pada 2025. Tahun ini semua kabupaten/kota dipastikan dapat jatah, setelah tahun lalu ada 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh.
Untuk Maluku Tenggara saja, kuota yang didapat 500 unit dan telah diapresiasi KNPI Malra sebagai bukti sinergi Pemda dan pusat.
