JAKARTA, SPN – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pelayanan publik harus diselenggarakan secara cepat, tepat, transparan, dan berintegritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global.
Hal itu disampaikan Pramono saat membuka Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).
“Pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas menjadi kunci meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta,” ujar Pramono.
Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), peningkatan fasilitas kesehatan, serta pembangunan rumah sakit berstandar internasional. Berbagai upaya tersebut turut mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta mencapai 85,05 pada 2025, tertinggi di Indonesia.
Pramono menegaskan keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat.
“SOP harus dijalankan dengan baik, namun yang tidak kalah penting adalah masyarakat merasakan manfaat dan puas terhadap pelayanan yang diberikan,” ungkapnya.
Menurut Pramono, peningkatan jumlah pengguna transportasi umum juga menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengguna Transjakarta meningkat 14,99 persen, MRT Jakarta 17,57 persen, dan LRT Jakarta 26,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat konektivitas transportasi publik, termasuk melalui pengembangan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai yang segera beroperasi.
Dalam Penilaian Opini Maladministrasi Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta meraih nilai 90,11 dengan kategori Kualitas Pelayanan Sangat Baik. Delapan unit pelayanan memperoleh Opini Kualitas Tertinggi, sedangkan empat unit lainnya meraih Opini Kualitas Tinggi.
Pramono meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian tahun 2026 memberikan data dan informasi secara lengkap, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan agar setiap rekomendasi Ombudsman dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengapresiasi capaian Pemprov DKI Jakarta yang dinilai sebagai salah satu pemerintah daerah dengan kualitas pelayanan publik terbaik di tingkat provinsi.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, terutama di era layanan digital.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga menyerahkan penghargaan kepada unit pelayanan dengan Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, yakni Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, dan SMPN 216 Jakarta. ***
