JAKARTA, SPN — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang tetap berlandaskan nilai keagamaan dan kebangsaan.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta masa khidmat 2025-2030 serta pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI DKI Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pramono mengatakan, perubahan Jakarta menjadi kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, transformasi tersebut juga harus diikuti dengan penguatan kohesi sosial, harmoni, dan nilai moral di tengah masyarakat yang semakin beragam.
“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman,” ujar Pramono.
Ia menilai MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemprov DKI dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat menghadapi berbagai perubahan sosial.
Pemprov DKI, lanjut Pramono, mendukung program MUI periode 2025-2030, termasuk penguatan moderasi beragama serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi.
MUI juga diharapkan mampu memberikan panduan keagamaan yang responsif terhadap persoalan baru, seperti perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan berbagai tantangan kehidupan perkotaan.
“MUI diharapkan hadir sampai ke tingkat masyarakat, menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan, serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital,” kata Pramono.
Pemprov DKI juga akan memperkuat kolaborasi dengan MUI dan lembaga keagamaan lainnya melalui penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025-2030.
Peta jalan tersebut akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemprov DKI juga akan memperkuat kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Pramono menegaskan, MUI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah yang kritis sekaligus konstruktif dalam menyusun kebijakan.
Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta Gus Faiz Syukron Makmun berharap MUI dapat terus menjadi rumah besar yang mengayomi dan mempersatukan seluruh elemen umat Islam.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap MUI.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa menjadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar,” ujar Gus Faiz.
Menurut dia, sinergi antara MUI dan Pemprov DKI menjadi modal penting untuk menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. ***
