JAKARTA, SPN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan bertema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” itu diikuti 10.530 peserta yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), BUMD, serta berbagai elemen masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi dengan KPK diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan dan berintegritas.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” kata Pramono saat meninjau kegiatan.
- Menteri PU: Sekolah Rakyat Dibangun Berstandar Internasional Bagi Keluarga Prasejahtera
- Video Hafalan Al-Qur’an Ditukar Miras Viral, The Sounds Project Akhirnya Buka Suara
- Karang Taruna Jakarta Timur Apresiasi Program KLG, Gugum: Gubernur DKI Sangat Peduli, Transjakarta Kini Semakin Inklusif dan Berkelas
Kampanye dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Dalam Integrity Fun Walk, peserta berjalan kaki sejauh 2,2 kilometer. Sementara Integrity Booth memberikan edukasi mengenai kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun persoalan pelayanan publik.
Warga dapat memanfaatkan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan dan JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik serta berbagai masalah perkotaan.
Selain kampanye antikorupsi, kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah layanan publik, mulai dari pelayanan perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha mikro perseorangan, hingga edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keberanian masyarakat untuk menolak dan melaporkan dugaan pelanggaran.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” kata Johanis.
Menurut dia, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera,” tandasnya. ***
