Parkir Liar di Jalan Masjid Hidayatullah Berpotensi Bikin PAD Bocor Rp5,4 Miliar

Ilustrasi parkir liar, Dokumentasi Dinas Perhubungan Jawa Barat

JAKARTA, SPN — Keberadaan parkir liar di Jalan Masjid Hidayatullah, belakang Gedung Sampoerna, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, disoroti karena dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

Analis Kebijakan Transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menyebut ruas jalan tersebut diduga ditutup menggunakan portal dan dimanfaatkan sebagai lokasi parkir sepeda motor. Berdasarkan pengamatannya, terdapat sekitar 150 sepeda motor yang parkir di lokasi tersebut.

“Potensi pendapatan yang hilang baru satu titik saja di belakang gedung di Jalan Sudirman,” ujar Tigor dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Tigor memperkirakan, apabila 150 satuan ruang parkir (SRP) dikenakan tarif Rp2.000 per jam dengan waktu aktif 10 jam per hari, potensi penerimaan mencapai Rp3 juta per hari.

Dengan asumsi 25 hari operasional dalam sebulan, potensi penerimaan mencapai Rp75 juta per bulan atau Rp900 juta per tahun. Jika dihitung selama enam tahun, nilainya mencapai sekitar Rp5,4 miliar.

Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Pemprov DKI Jakarta, khususnya terkait legalitas dan pengelolaan parkir di badan jalan.

Menurut Tigor, parkir di fasilitas jalan milik pemerintah harus dikelola sesuai ketentuan, termasuk penetapan lokasi, tarif, pengawasan, dan mekanisme penerimaan daerah.

“Parkir liar di badan jalan seperti ini sangat banyak di Jakarta. Jika diatur dan diawasi pengelolaannya, dapat menjadi parkir resmi dan menghasilkan retribusi bagi APBD Jakarta,” katanya.

Tigor mendorong Pemprov DKI melakukan pendataan serta penertiban terhadap titik-titik parkir liar. Pengelolaan secara resmi dinilai dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

Ia menegaskan, angka Rp5,4 miliar tersebut merupakan estimasi potensi berdasarkan asumsi jumlah kendaraan, tarif, dan waktu parkir. Nilai penerimaan sebenarnya perlu diverifikasi melalui data dan pemeriksaan lapangan oleh pihak berwenang. ***

No More Posts Available.

No more pages to load.