JAKARTA, SPN — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalihkan pengelolaan transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengalihan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang lebih terintegrasi, terjadwal, dan mudah diakses warga Kepulauan Seribu.
“Yang pertama, kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu,” kata Pramono saat meresmikan Call Center Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Menurut Pramono, selama ini layanan transportasi Kepulauan Seribu masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain kepastian jadwal dan ketergantungan terhadap armada yang dikelola pemerintah melalui perangkat kedinasan.
Karena itu, pengelolaan oleh BUMD transportasi diharapkan dapat meningkatkan kepastian operasional sekaligus standar pelayanan dan keselamatan penumpang.
“Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah,” ujarnya.
Melalui skema tersebut, transportasi laut Kepulauan Seribu nantinya diarahkan menjadi bagian dari sistem transportasi publik Jakarta. Integrasi itu diharapkan memungkinkan warga maupun wisatawan memperoleh akses perjalanan yang lebih mudah dari berbagai wilayah administrasi Jakarta.
Pemprov DKI juga tengah mengevaluasi kesiapan sarana pendukung, termasuk fasilitas dermaga yang menjadi titik perpindahan penumpang dari dan menuju Kepulauan Seribu.
Pramono menilai kepastian waktu perjalanan menjadi faktor penting bagi masyarakat kepulauan, terutama karena transportasi laut tidak hanya berkaitan dengan mobilitas warga, tetapi juga aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pariwisata.
Dengan pengelolaan oleh TransJakarta, Pemprov DKI menargetkan adanya sistem transportasi laut yang lebih teratur dan terhubung dengan jaringan transportasi darat di Jakarta.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi transportasi publik Jakarta agar pelayanan tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tinggal di kawasan kepulauan.
Bagi warga Kepulauan Seribu, keberadaan transportasi yang terjadwal dan terintegrasi diharapkan dapat mengurangi hambatan mobilitas sekaligus memperkuat konektivitas dengan lima wilayah kota administrasi di Jakarta. ***
