NAGEKEO, SPN – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penanganan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca gempa terus dikebut. Upaya pembersihan material dan perbaikan jalan dilakukan agar jalur Trans Flores kembali bisa dilalui untuk kelancaran distribusi bantuan.
Pernyataan itu dikemukakan Menteri PUPR, Dody Hanggodo ketika mengunjungi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian serta meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa.
Selain peninjauan lapangan, Menteri Dody juga melakukan koordinasi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat pendataan dan penanganan infrastruktur terdampak.
Menteri Dody meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data bersifat sementara dan titik-titik kerusakan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini penting agar tim Kementerian PU dapat segera turun ke lapangan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap setiap lokasi terdampak. “Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.
Dalam penanganan sementara, tercatat 40 titik longsoran telah ditangani dan kembali fungsional. Selain itu, 4 titik patahan badan jalan juga telah ditangani. Adapun kerusakan pada 5 titik jembatan dan plat duiker saat ini masih memungkinkan untuk difungsionalkan sehingga mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Badan Pemeliharaan Jalan Nasional NTT telah memobilisasi 7 unit excavator dan 4 unit loader ke sejumlah lokasi terdampak. Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material longsor, menangani kerusakan badan jalan, serta memastikan akses menuju wilayah terdampak tetap terbuka.
Kementerian PU memastikan penanganan terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses sebagai prioritas utama.
