Kabupaten Batang, Jawa Tengah, SPN –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi ke lokasi Rusun di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di KITB Menteri PKP menemukan adanya 5 tower dari 10 tower Rusun yang selesai dibangun pada 2022 hingga saat ini tidak dihuni secara optimal sehingga merugikan APBN.
“Pembangunan Rusun KITB ini tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Apalagi Rusun ini selesai dibangun pada 2022 tapi 5 dari 10 tower belum di huni sehingga merugikan APBN,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di sela-sela kunjungan kerja ke KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (29/4/25).
Guna mencari solusi dan mengetahui pokok permasalahan belum optimalnya penghunian Rusun KITB, Menteri PKP pun langsung menemui Direktur Utama PT. KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, Antin Julianti dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng, Enfy Diana Dewi. Selain itu dirinya juga mengecek langsung kondisi unit Rusun yang sudah dihuni oleh pekerja industri di Tower 5 dan sejumlah fasilitas umum. Selain itu, juga ke Tower 6 untuk melihat unit Rusun yang direnovasi oleh perusahaan dari Taiwan yakni PT. Yih Quan Footware sebagai tempat tinggal para pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menerangkan bahwa ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukkan penghuni. Hal itu membuat pihak pengelola harus merenovasi unit oleh BUMN dengan menggunakan APBN.
Menteri PKP menyatakan belum optimalnya penghunian Rusun ini diakibatkan perencanaan pembangunan Rusun yang tidak matang sehingga banyak tower yang belum dihuni.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, banyak tower hunian yang berubah peruntukkan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Sebagian Rusun bahkan harus direnovasi oleh BUMN sehingga merugikan negara karena menggunakan anggaran APBN lagi padahal Rusunnya sudah dibangun, namun belum dihuni tapi harus direnovasi ulang.
“Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan dan jika ada dugaan korupsi akan kita sikat aja dan jangan ragu termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan segera laporkan,” katanya.
