Menteri PKP : Peta Jalan Sangat Diperlukan Untuk Capai Program 3 Juta Rumah

Avatar photo
Menteri PKP saat Raker dengan Komisi V minta dukungan DPR- RI untuk program 3juta Rumah ( foto: birkom pkp/ Ristyan )
Menteri PKP saat Raker dengan Komisi V minta dukungan DPR- RI untuk program 3juta Rumah ( foto: birkom pkp/ Ristyan )

Menteri PKP menjelaskan Kementerian PKP juga perlu mendapat masukan dari DPR. Kementerian PKP ini agak khusus dan ada target yakni Presiden meminta tetap optimis untuk mewujudkan 3 juta rumah.

Menteri PKP mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo dan melaksanakan visi misinya. “”Ngga ada visi misi Menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan  semua “jurus” akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah. Saya siap di resulfe atau perombakan kabinet. Itu risiko dan konsekuensi jabatan Menteri yang kinerjanya yang terukur dengan dana yang ada,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menerangkan bahwa setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Dirinya juga meminta agar BPS bisa melakukan update data terbaru karena data yang saat ini masih menggunakan data yang lama.

“Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi Kementerian / Lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS,” katanya.

Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah melakukan terobosan dengan melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU untuk menetapkan SKB 3 Menteri untuk menggratiskan BPHTB dan percepatan PBG. Namun demikian saat ini masih ada juga Kepala Daerah yang belum menetapkan Perkada terkait hal itu.

“Masih ada 70 Bupati / Walikota yng belum menjalankan SKB 3 Menteri ini. Padahal SKB tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan yang ingin memiliki rumah pertamanya,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri PKP juga menyampaikan dirinya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui saluran telepon sekali serta berbicara langsung sebanyak 2 kali untuk memanfaatkan penjara jadi rumah. Apalagi saat ini banyak penjara yang kapasitasnya sudah penuh dan lokasinya yang strategis bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan rakyat.

“Kami juga terus mendorong Pemda bisa terlibat aktif dalam pembangunan rumah rakyat. Ada juga hunian berimbang yang belum dilaksanakan dengan baik dan kami ingin mendorong agar Program 3 Juta Rumah bisa dilaksanakan,” ucapnya.