Menteri PKP – Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Sepakat Bangun Rumah Subsidi Untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh KB

Avatar photo
Penandatanganan MoU dua Kementerian terkait penyediaan rumah subsidi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menteri PKP Bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dan Kepala BPS di Kantor Kementerian PKP.( foto : birkom pkp/ Ristyan )
Penandatanganan MoU dua Kementerian terkait penyediaan rumah subsidi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menteri PKP Bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dan Kepala BPS di Kantor Kementerian PKP.( foto : birkom pkp/ Ristyan )

Jakarta,SPN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bekerja keras untuk mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat. Kali ini Menteri PKP Maruarar Sirait menggandeng Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.

“Malam ini saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementrian PKP,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (14/5/25) malam.

Menteri PKP saling bersalaman dengan Menteri  Kependudukan dan Pembangunan / Kepala BKKBN, Wihaji jiga Kepala BPS ( foto : birkom pkp/ Ristyan )
Menteri PKP saling bersalaman dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan / Kepala BKKBN, Wihaji jiga Kepala BPS ( foto : birkom pkp/ Ristyan )

Menteri PKP menjelaskan, dirinya siap membantu masyarakat semua lapisan untuk semakin mudah mengakses rumah subsisi termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tenaga Penyuluh BKKBN.

“Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya do’akan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBNsemakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR,” kata Menteri Ara.

Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan MoU terkait penyediaan rumah subsidi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Menteri PKP Bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dan Kepala BPS di Kantor Kementerian PKP.

Baca Juga :  Unjuk rasa Unjuk Rasa Kosmak Di Monas, Desak Presiden Perintahkan KPK Tangkap dan Adili Jampidsus Febrie Adriansyah

Menteri PKP berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan Penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

“Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah,” katanya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengaku sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP. Menurutnya dengan memiliki rumah layak huni para TPK dan Penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

“Kami siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan Penyuluh di lapangan,” katanya.