Jakarta ( SPN ) : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ) Kerjasama Dengan Jepang Di Bidang Perumahan dengan menggelar kegiatan Seminar mengenai Sustainable Housing, Building and Cities. Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).
Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.
“Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” kata Wamen Fahri ,Selasa (15/1/25).
Wamen Fahri Hamzah menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional. Lewat seminar internasional ini, Wamen Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.
“Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya. Karena itu saya kira saya setuju dengan tema dari seminar ini,” kata Wamen Fahri.
Dikatakan Wamen Fahri, pola investasi pembangunan perumahan sangat cocok untuk lokasi di perkotaan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar. “Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat investor. Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit,” ungkapnya.
Sementara untuk pembangunan rumah di perdesaan, menurut Wamen Fahri akan difokuskan dari anggaran APBN. “Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak,” ujar Wamen Fahri.
Anggota DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, DPR siap mendukung dan membantu setiap prakarsa yang menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Membangun jutaan rumah membutuhkan ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, regulasi yang sportif, iklim politik yang stabil dan berkelanjutan agar menjamin ketenangan bagi investor maupun konsumen,” ujarnya.
