JAKARTA, SPN – Pengamat ekonomi dan politik senior Dr. Ichsanuddin Noorsy menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional belum mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sejumlah indikator makro masih menyisakan persoalan struktural yang berdampak pada daya beli dan kesejahteraan rakyat.
Ichsanuddin mengatakan sedikitnya terdapat tiga anomali yang perlu menjadi perhatian. Pertama, belum jelasnya kinerja dan nilai tambah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dari sisi transparansi maupun kontribusinya terhadap perekonomian.
Kedua, ia menyoroti menyusutnya kelompok kelas menengah sekitar 10 juta jiwa yang dinilai tidak diikuti perbaikan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersebar secara merata.
Ketiga, Ichsanuddin mengungkapkan nilai undisbursed loans atau kredit perbankan yang telah disetujui namun belum dicairkan mencapai Rp2.548 triliun sejak kuartal IV 2025. Angka itu dinilai mencerminkan tingginya persepsi risiko dan ketidakpastian iklim usaha.
“Perekonomian sesungguhnya sedang tersendat di balik narasi pertumbuhan yang terlihat gemilang,” terangnya.
Selain itu, Ichsanuddin juga menyoroti ketahanan fiskal nasional. Ia menilai porsi penerimaan negara yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang telah melampaui prinsip kehati-hatian fiskal yang idealnya berada di bawah 30 persen dari pendapatan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat fenomena finansialisasi, yakni ketika beban pajak masyarakat semakin besar untuk menopang pembiayaan melalui instrumen utang negara.
Ichsanuddin menegaskan kebijakan fiskal dan moneter perlu diarahkan pada keadilan sosial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas menjelang penyusunan RAPBN 2027. ***
