Bekasi SPN– Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi. Di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, genangan air dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 40 sentimeter hingga 1,5 meter.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak, Sabtu (24/1/2026). Ia menegaskan, penanganan banjir di Bekasi tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir.
Menurut Dody, Kementerian PU telah menyiapkan desain teknis penanganan banjir melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Namun, pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama terkait persoalan lahan.
“Penanganan banjir ini tidak bisa instan. Ada pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian lahan serta sinergi kewenangan antara pusat dan daerah,” ujar Dody di lokasi.
Ia menyebutkan, desain teknis yang ada akan dibahas bersama pemerintah daerah. Jika hingga Mei–Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk kesiapan daerah dan akses pendukung, langkah lanjutan akan dimatangkan untuk dilaporkan kepada Presiden.
Terkait Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Dody menilai penanganan banjir tidak cukup hanya dengan pelebaran sungai. Diperlukan pengelolaan menyeluruh, mulai dari pengendalian aliran hulu–hilir, sedimentasi, pengamanan bantaran, hingga integrasi sistem drainase kawasan.
“Kementerian PU tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi erat dengan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian banjir Bekasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian PU melalui BBWS Ciliwung Cisadane juga terus mendukung pengendalian banjir di Jabodetabek dengan mengerahkan pompa mobile sejak 22 Januari 2026. Pompa disiagakan di sejumlah titik rawan genangan di Bekasi dan Jakarta untuk mempercepat penurunan muka air.
