Jakarta SPN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian, penanganan difokuskan pada pemulihan infrastruktur dasar, terutama konektivitas, layanan sumber daya air, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU memiliki balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi, sehingga dapat bergerak cepat saat bencana terjadi. Balai-balai tersebut menjadi garda terdepan dalam penanganan awal di lokasi terdampak.
“Per 15 Januari 2026, apa yang sudah ditangani Kementerian PU di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terus kami perbarui. Kami memiliki balai teknis di seluruh provinsi, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini tidak hanya berlaku di Sumatera, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menteri Dody Hanggodo dalam Media Briefing di Kementerian PU, Jumat (16/1/2026).
Pada 30 hari pertama pascabencana, penanganan dilakukan dalam status tanggap darurat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali akses jalan dan jembatan guna memastikan kelancaran arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian PU mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 generasi muda Kementerian PU. Penanganan juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan total sekitar 1.366 orang.
Sejak pertengahan Desember 2025, Kementerian PU juga menerapkan skema padat karya agar masyarakat terdampak tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar.
“Kalau masyarakat dibiarkan diam terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Karena itu, kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat yang bekerja melalui padat karya, melakukan penanganan selama 24 jam. Harapannya, perekonomian segera bergerak dan masyarakat kembali memiliki penghasilan. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan prinsip build back better,” kata Menteri Dody.
Selain itu, Kementerian PU telah menyalurkan 1.854 unit alat berat dan 467 sarana pendukung untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta masyarakat guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pascabencana.
