Jakarta, SPN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan pagu efektif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp73,76 triliun. Berdasarkan penyerapan anggaran pada Semester 1 Tahun 2025 per 7 Juli 2025, progres fisik terhadap pagu efektif sebesar 33,85% dan keuangan Rp21,55 triliun atau sebesar 29,21%.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan struktur pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 telah disusun secara cermat untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar rakyat sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Prioritas program difokuskan pada preservasi jalan nasional, pembangunan jalan nasional, penyediaan air bersih, sanitasi, dan irigasi pangan.
“Kami optimis Desember 2025 realisasi penyerapan anggaran akan tercapai 93% untuk keuangan dan lebih dari 90% untuk fisik,” kata Menteri Dody saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 hingga Juli 2025 di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dari besaran pagu efektif Rp73,76 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 36,83% atau Rp28,77 triliun guna mendukung pemerataan dan efisiensi logistik nasional melalui peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan jalan baru 78 km dan preservasi jalan 575 km.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27,09 triliun, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana hidrometeorologi, dan pelayanan air irigasi seperti pembangunan jaringan irigasi seluas 13.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 203.000 hektare.
Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,18 triliun yang digunakan untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman, di antaranya pembangunan/peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.251 liter/detik dan perluasan SPAM untuk 3.758 Sambungan Rumah (SR).
Kemudian, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menerima alokasi Rp5,02 triliun utamanya untuk mendukung program Sekolah Rakyat dan renovasi madrasah serta dukungan infrastruktur strategis lainnya seperti pembangunan 10 pasar dan renovasi 14 Perguruan Tinggi.
Berdasarkan pemanfaatan anggaran 2025 sekitar 88% diarahkan untuk belanja modal, artinya 8 dari setiap 10 rupiah anggaran yang dikelola Kementerian PU benar-benar diwujudkan menjadi infrastruktur fisik. Kebijakan ini penting karena belanja modal tidak hanya menghasilkan aset, tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
