Jakarta, SPN – Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan terobosan dan inovasi pembiayaan perumahan dengan melaksanakan Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Adanya Pembiayaan Mikro Perumahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk terbebas dari jeratan kredit dari para rentenir seperti “Bank Emok” sekaligus mempermudah akses pembiayaan aman dan terjangkau bagi masyarakat.
“Pembiayaan Mikro Perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir, ayo bersama kita lawan rentenir,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran Pembiayaan Mikro Perumahan di Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Menurut Menteri PKP, saat ini banyak masyarakat yang terjerat rayuan manis dari para rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi sehingga mempersulit kehidupan masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Majalengka dimana banyak masyarakat yang terjebak rentenir yang dikenal dengan istilah “Bank Emok”.
“Selama ini banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir padahal bunganya tinggi. Pemerintah jangan membiarkan hal itu terus terjadi dengan membuat kebijakan dan program yang pro rakyat,” katanya.
Sebagai informasi “Bank Emok” adalah istilah untuk pinjaman kelompok yang informal dan tidak diawasi secara hukum. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah seperti Kementerian PKP bersinergi dengan Kementerian / Lembaga agar banyak program pemerintah yang pro rakyat dan disosialisasikan secara masif agar diketahui masyarakat luas.
Pembiayaan Mikro Perumahan ini diinisiasi oleh Kementerian PKP, PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB dan Pemkab Majalengka sebagai bagian semangat untuk memerangi rentenir, serta sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia yakni Program 3 Juta rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari berbagai segmentasi seperti masyarakat yang bekerja di sektor Informal yang tidak memiliki slip gaji seperti pengepul barang rongsokan dan mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik, guru sekolah swasta yang telah memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah pertama.
