JAKARTA, SPN – Perubahan iklim semakin nyata dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya pun beragam, mulai dari banjir rob di wilayah pesisir, perubahan pola hujan yang mengganggu sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko banjir perkotaan akibat cuaca ekstrem.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani mengatakan, penguatan kapasitas masyarakat dan daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat,” ujarnya dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kemarin (24/6/).
Menurut Franky, berbagai praktik baik yang berkembang di daerah perlu menjadi bagian dari solusi nasional menghadapi perubahan iklim atau krisis iklim. Pengalaman masyarakat di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa solusi yang lahir dari kebutuhan lokal sering kali menjadi langkah adaptasi yang efektif.
Sejak 2019, Kementerian Lingkungan Hidup bersama KEMITRAAN dengan dukungan Adaptation Fund (AF) menjalankan program adaptasi perubahan iklim di sejumlah daerah yang menghadapi tantangan berbeda.
Di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, masyarakat menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut yang berdampak pada kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi pesisir. Sementara di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, perubahan pola cuaca memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan penghidupan masyarakat adat Kajang.
Dampak serupa juga dirasakan masyarakat di wilayah Daerah Aliran Sungai Saddang, Sulawesi Selatan, yang mengalami penurunan produktivitas Kopi Toraja akibat cuaca ekstrem. Adapun di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, risiko banjir perkotaan dan cuaca ekstrem menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Melalui program tersebut, berbagai pihak didorong untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.
Perwakilan Adaptation Fund, Hugo Remaury menegaskan, organisasinya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, termasuk di Indonesia.
Menurutnya, pendanaan adaptasi iklim diberikan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing negara guna membantu masyarakat rentan menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks. ***
