AMBON, SPN – Sejumlah Raja di Kabupaten Buru bersama tokoh adat dan agama melakukan silaturahmi dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis (27/08/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku adat di Pulau Buru, sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam suasana kekeluargaan, dibahas kondisi masyarakat, adat, pemerintahan, serta pembangunan di Kabupaten Buru. Fokus utama ada pada wilayah Petuanan Kayeli, Lilialy, Waelata, dan Tagalisa.
Raja Petuanan Kayeli, Fandy Azhari Wael, menyebut masyarakat adat mendukung penuh program pembangunan pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang hampir selesai di Buru. Namun ia menegaskan, pembangunan harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.
“Untuk setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Buru, kita tetap mendukung. Kita welcome, tidak menolak. Tetapi yang diutamakan adalah penghargaan terhadap hak-hak adat,” ujarnya.
Persoalan Gunung Botak tidak menjadi fokus utama. Pembahasan lebih diarahkan pada dinamika masyarakat dan penguatan pranata adat.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Perbedaan pandangan harus diselesaikan lewat komunikasi, dialog, dan mengedepankan kepentingan bersama.
Gubernur juga menegaskan soal koperasi pertambangan. Dari 10 koperasi yang diproses, 9 koperasi sudah memenuhi persyaratan administrasi dan boleh beraktivitas sesuai aturan perundang-undangan. “Apabila sebuah koperasi telah memenuhi ketentuan, maka aktivitasnya harus dijalankan sesuai koridor hukum,” tegas Hendrik.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Buru Rustam Fadly Tukuboya menyebut pertemuan ini penting untuk memastikan iklim investasi di Buru berjalan tanpa hambatan, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
