Jakarta, SPN : Menteri BUMN Erik Tohir berkomitmen bersinergi dengan Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan untuk Masyarakat. Sekaligus menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.
Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.
“Untuk perumahan, kemarin sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada,” ujar Erick di Jakarta, Selasa.(21/1/25).
Ia menyampaikan, Kementerian BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah. Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal.
Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi. Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris.
Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi. “Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran.
Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertifikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi,” katanya.
Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
