JAKARTA, SPN – Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyoroti masih terbatasnya akses air bersih dan persoalan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Menurutnya, kedua isu tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan pemerintah.
Hal itu disampaikan Fadjar saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Juli 2026 di Ruang Pola Kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Rabu (8/7/2026).
Menurut Fadjar, Rakorwil menjadi forum untuk menyamakan langkah sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini kita bisa bersama-sama mendapatkan solusi terbaik dari kendala dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu,” kata Fadjar dilansir dari berita pulau seribu, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan air bersih masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan sumber air di wilayah kepulauan. Untuk itu, keberadaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dinilai menjadi solusi penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga.
“SWRO sangat dibutuhkan di Kepulauan Seribu. Selama ini kita mengandalkan dukungan Sudin SDA dan PAM JAYA, namun kapasitasnya tentu terbatas. Sementara pemanfaatan air tanah juga memiliki berbagai pembatasan sehingga diperlukan solusi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain air bersih, Fadjar juga menyoroti pengelolaan sampah. Ia mengapresiasi gerakan pemilahan sampah yang telah berjalan di tingkat kecamatan dan kelurahan, namun menilai penguatan infrastruktur masih diperlukan agar volume sampah yang dikirim ke daratan Jakarta dapat terus dikurangi.
“Gerakan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan sudah berjalan cukup baik. Namun, penguatan infrastruktur pengelolaan sampah masih diperlukan agar target pengurangan pengiriman sampah ke daratan dapat tercapai secara optimal,” ungkapnya.
Dalam Rakorwil tersebut, Fadjar juga menyinggung pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan mengingat kondisi geografis Kepulauan Seribu yang dipisahkan oleh lautan.
“Kami berharap fasilitas dan peralatan kesehatan terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk mendukung aktivitas nelayan, pelaku usaha pariwisata, hingga transportasi laut antarpulau. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau terluar juga dinilai perlu terus diperkuat.
Menutup arahannya, Fadjar menegaskan pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan bukanlah tembok penghambat, melainkan kompas penunjuk arah agar langkah pembangunan tidak tersesat,” pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu Romadona Dwi Suhardhana mengatakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah Kepulauan Seribu. ***
