JAKARTA, SPN – Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengunggah foto pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam unggahannya, Prastowo menyoroti pentingnya obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan Jakarta yang tetap mengedepankan kehati-hatian fiskal.
Melalui akun Instagram pribadinya, Prastowo menegaskan bahwa obligasi daerah bukan sekadar persoalan ada atau tidaknya uang, melainkan bagaimana pemerintah membiayai kebutuhan masa depan secara bijaksana.
“Obligasi daerah bukan semata soal punya atau tidak punya uang. Ini soal bagaimana kita membiayai masa depan dengan bijak,” tulis Prastowo dikutip SPN Selasa, (8/9/2026).
Ia menjelaskan, kehati-hatian fiskal yang selama ini ditekankan pemerintah pusat harus berjalan beriringan dengan inovasi pembiayaan daerah. Menurutnya, Jakarta memerlukan sumber pendanaan baru untuk membangun transportasi publik, rumah sakit, sekolah, perumahan, pengendalian banjir, hingga infrastruktur yang manfaatnya dirasakan lintas generasi.
Prastowo juga mengingatkan bahwa pengalaman berbagai kota dunia menunjukkan utang tidak menjadi masalah apabila digunakan secara produktif, terukur, transparan, dan tetap menjaga kemampuan membayar. Sebaliknya, utang sebaiknya tidak dipakai untuk menutup defisit fiskal maupun membiayai belanja rutin pemerintah.
“Keberanian membangun membutuhkan kehati-hatian fiskal. Kehati-hatian fiskal pun seharusnya memberi ruang bagi inovasi,” ungkapnya.
Ia menilai Jakarta dapat mempertemukan kedua prinsip tersebut melalui penerbitan obligasi daerah dengan tata kelola yang kuat, batas utang yang jelas, pemilihan proyek yang tepat, serta transparansi yang ketat.
Menutup unggahannya, Prastowo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Pramono Anung dan Menteri Keuangan, seraya menegaskan tujuan bersama pemerintah pusat dan Pemprov DKI adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga di masa depan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Jakarta, meski sebelumnya mendapat masukan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pramono menilai kebutuhan pembangunan ibu kota terus meningkat dan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Karena itu, obligasi daerah dinilai menjadi instrumen yang layak diperjuangkan.
“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” kata Pramono.
Ia menegaskan tetap menghormati pandangan pemerintah pusat, namun Pemprov DKI memahami secara langsung kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi.
Jika nantinya obligasi daerah belum mendapat persetujuan, Pramono juga berharap Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek prioritas. ***
