JAKARTA, SPN — Ratusan pedagang Pasar Jaya Sunter Podomoro, Jakarta Utara, menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno turun tangan menghentikan rencana revitalisasi pasar yang dinilai tidak transparan dan membebani pedagang.
Massa yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Sunter Podomoro membawa berbagai poster berisi tuntutan penolakan revitalisasi. Mereka menilai skema biaya yang ditetapkan Perumda Pasar Jaya jauh dari kemampuan pedagang tradisional.
Perwakilan paguyuban, Sutanto, mengatakan pedagang diwajibkan membayar Rp39 juta per meter persegi untuk los lantai atas dan Rp49 juta per meter persegi untuk kios di lantai bawah.
“Kami bukan menolak revitalisasi. Kami menolak revitalisasi yang tidak transparan dan nilainya sangat tidak masuk akal bagi pedagang kecil,” ujar Sutanto saat menyampaikan orasi di depan Balai Kota.
Selain mempersoalkan besaran biaya, pedagang juga keberatan atas penetapan sepihak yang menyatakan mereka memiliki tunggakan Perjanjian Hak Pakai (PHP) sejak 2012. Menurut mereka, tidak pernah ada sosialisasi maupun penandatanganan perjanjian yang menjadi dasar munculnya utang tersebut.
Sutanto menyebut, berdasarkan keputusan pada 2012, rencana revitalisasi saat itu dibatalkan sehingga pedagang tetap berstatus membayar sewa harian, retribusi, sampah, dan keamanan melalui sistem pembayaran resmi Pasar Jaya.
Ia menilai kebijakan revitalisasi saat ini justru berpotensi menggeser pedagang lama yang telah berjualan selama belasan tahun.
“Kalau kami dipaksa membayar ratusan juta rupiah, dari mana uangnya? Kondisi pasar sedang sepi, pembeli tidak seramai dulu,” katanya.
Dalam aksinya, pedagang meminta Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno mengevaluasi jajaran Direksi Perumda Pasar Jaya serta manajemen wilayah yang menangani revitalisasi Pasar Sunter Podomoro. Mereka juga meminta pemerintah membuka dialog dengan pedagang sebelum mengambil keputusan.
Hingga aksi berlangsung, para pedagang menegaskan tetap mendukung perbaikan fasilitas pasar, namun meminta revitalisasi dilakukan secara adil, terbuka, dan tidak mengorbankan mata pencaharian pedagang lama. ***
