JAKARTA, SPN – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap adanya dugaan praktik penyadapan ilegal tanpa prosedur hukum yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026). Kapolri menyebut tim penyidik telah menyita 15 unit ponsel dan log data penyadapan sebagai barang bukti.
Penyadapan ini diduga dilakukan oleh sejumlah personel kepolisian tanpa izin pengadilan dan tanpa dasar hukum yang sah. Praktik ini disebut berlangsung sistematis dan menyasar percakapan pribadi pejabat.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap nama keluarga pimpinan Komisi III DPR juga tercatat dalam data dugaan penyadapan. Hal ini membuat suasana rapat memanas.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut ikut terlibat dalam pusaran kasus ini. Ia dikabarkan akan menjalani Sidang Etik Polri untuk mempertanggungjawabkan dugaan perintah penyadapan tersebut.
Sementara itu, Komisi III DPR meminta agar kasus ini tidak dibatasi dan tidak disederhanakan hanya dengan pasal Undang-Undang ITE. DPR mendesak agar kasus ini diusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Pengamat menilai kasus ini sebagai krisis kepercayaan terbesar dalam tubuh Polri. Publik kini menunggu transparansi Polri dan Mabes Polri untuk membuka secara gamblang siapa saja yang terlibat dalam penyadapan ilegal ini.
