JAKARTA, SPN – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk tetap mengajukan penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan Jakarta, meski sebelumnya mendapat masukan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pramono menilai kebutuhan pembangunan ibu kota terus meningkat dan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Karena itu, obligasi daerah dinilai menjadi instrumen yang layak diperjuangkan.
“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Ia menegaskan tetap menghormati pandangan pemerintah pusat, namun Pemprov DKI memahami secara langsung kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi.
Pramono juga menyatakan, apabila pemerintah pusat tidak mengizinkan penerbitan obligasi, maka Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta sebaiknya dikembalikan agar dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek prioritas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Jakarta belum memerlukan obligasi karena kondisi fiskalnya masih kuat. Sebagai alternatif, pemerintah pusat menawarkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Rencana obligasi daerah Rp5,6 triliun tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperluas sumber pendanaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. ***
