JAKARTA, SPN – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menjadi narasumber utama dalam Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia, Selasa (30/6).
“Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun,” ujar Pramono dikutip dari laman resmi PPID Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, dana yang dihimpun melalui obligasi daerah akan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, rumah susun, sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.
“Untuk apa Rp3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta,” katanya.
Pramono menegaskan hasil penerbitan obligasi daerah tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut dia, pembiayaan sektor bisnis tetap akan mengandalkan APBD agar pengelolaannya lebih terukur.
“Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD, walaupun sekarang ini relatif BUMD Jakarta banyak yang sudah mulai sehat,” ucapnya.
Ia juga memastikan tata kelola BUMD tetap dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi. Sebagai contoh, Pramono menyebut kondisi PAM Jaya yang dinilai semakin sehat berkat perbaikan tata kelola.
“Pokoknya kalau di Jakarta saya sudah sampaikan, beberapa BUMD enggak boleh sama sekali disentuh oleh siapa pun dan itu harus profesional, termasuk rekrutmen,” tuturnya. ***
