JAKARTA, SPN – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai narasi politik mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto hanya memimpin Indonesia dalam waktu singkat telah berkembang sejak awal masa pemerintahannya.
Menurut Amir, dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebutnya sebagai seni mengelola kekuasaan di tengah berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Amir mengatakan, sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo telah menghadapi persoalan kompleks, mulai dari pertarungan kepentingan politik domestik hingga pengaruh kekuatan ekonomi global.
“Sejak awal memang berkembang narasi bahwa Prabowo hanya dua tahun. Ini menyangkut seni dalam mengelola kekuasaan. Sejak dilantik, Prabowo tentu mengetahui bahwa tantangan yang dihadapinya bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar,” kata Amir kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Dalam pandangannya, terdapat berbagai kepentingan besar yang memengaruhi perjalanan politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga menyinggung keberadaan oligarki domestik serta kekuatan ekonomi internasional yang, menurut dia, memiliki jaringan dan pengaruh dalam sistem ekonomi global.
Amir kemudian membandingkan tantangan pemerintahan Prabowo dengan masa awal pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Namun, ia menilai kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi kedua pemimpin tersebut memiliki perbedaan mendasar.
Menurutnya, Prabowo perlu mempelajari sejarah bagaimana Soeharto membangun dan mengonsolidasikan kekuasaan di tengah situasi nasional yang saat itu juga penuh gejolak.
“Situasi ketika Soeharto naik berbeda dengan kondisi Prabowo sekarang. Tetapi tentu ada pelajaran sejarah yang bisa dipelajari, terutama bagaimana menghadapi ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Amir juga menyoroti langkah kompromi politik yang dilakukan Prabowo dengan melibatkan berbagai kekuatan dan kelompok dalam struktur pemerintahannya.
Namun, menurut dia, kompromi tersebut dapat menjadi persoalan apabila pihak-pihak yang dilibatkan justru memiliki agenda politik sendiri.
Ia menyebut adanya kelompok yang dikaitkannya dengan kekuatan politik era pemerintahan sebelumnya. Amir menilai kelompok tersebut, masih berupaya mempertahankan pengaruh dalam pemerintahan.
“Prabowo melakukan kompromi dengan berbagai kekuatan. Tetapi kalau kompromi itu kemudian dimanfaatkan untuk merusak pemerintahan dari dalam, tentu menjadi persoalan serius,” katanya.
Amir bahkan berpendapat bahwa Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil langkah konfrontatif terhadap seluruh kekuatan politik yang dianggap berseberangan.
Menurutnya, konflik terbuka antarkelompok politik dapat memicu ketegangan yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Kalau frontal, risikonya bisa besar. Karena itu, semua harus dikelola dengan hati-hati agar konflik politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amir mempertanyakan kesiapsiagaan aparat keamanan dan intelijen dalam mengantisipasi kericuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026.
Ia menilai perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian dalam membaca potensi gangguan keamanan atau kemungkinan adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi.
Menurut Amir, peristiwa tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai aksi spontan tanpa dilakukan pendalaman terhadap aktor dan kelompok yang terlibat.
Ia juga menyinggung meninggalnya seorang pedagang cermin dalam rangkaian kericuhan tersebut sebagai bagian dari peristiwa yang, menurut dia, harus diusut secara serius.
“Ada pertanyaan besar, apakah aparat keamanan dan intelijen sudah cukup waspada. Harus dilihat secara menyeluruh apakah ada kelompok liar yang memanfaatkan situasi,” katanya.
Amir berpendapat bahwa keterlibatan organisasi masyarakat, termasuk GRIB Jaya, dalam menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap melakukan tindakan liar harus dilihat dari konteks keamanan yang berkembang.
Menurutnya, selama berada dalam koridor hukum, keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dapat dipahami.
Amir menilai Prabowo tengah berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang diwariskan dari periode sebelumnya.
Ia berpendapat, selama satu dekade terakhir terdapat persoalan dalam struktur pemerintahan sipil yang memerlukan penataan ulang.
Dalam konteks tersebut, Amir melihat langkah Prabowo melibatkan unsur militer dalam sejumlah kebijakan dan program pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol dan stabilitas.
“Yang kurang diperhatikan banyak orang, menurut saya Prabowo sebenarnya sedang melakukan penertiban. Ada kehendak politik untuk memperbaiki bangsa dan menjalankan mandat rakyat,” ujarnya.
Ia juga menilai kepala daerah, termasuk yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, harus memiliki kreativitas dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan tanpa terjebak kepentingan kelompok.
Dalam bidang pemberantasan korupsi, Amir mendorong adanya pembagian dan penguatan kewenangan yang lebih jelas di antara aparat penegak hukum.
Menurut dia, Presiden perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar institusi penegak hukum tidak saling tumpang tindih atau berebut penanganan perkara.
Ia juga menyinggung pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurut Amir, regulasi tersebut harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Presiden harus memberikan pembagian klaster yang jelas kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, supaya tidak saling serobot,” katanya.
Amir juga mengaitkan sejumlah aktivitas politik tokoh dan jaringan yang disebutnya memiliki hubungan dengan Jokowi.
Amir memprediksi gangguan terhadap pemerintahan Prabowo, menurut analisisnya, masih mungkin berlangsung hingga Oktober 2026, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut setelahnya.
“Gangguan-gangguan politik itu bisa saja berlangsung sampai Oktober 2026, bahkan bisa berlanjut. Tetapi semuanya terpulang kepada Prabowo sebagai presiden,” ujarnya.
Amir menegaskan, kunci utama stabilitas pemerintahan berada pada kemampuan Presiden Prabowo dalam mengelola kekuatan politik, menjaga soliditas aparat, serta menjalankan mandat konstitusional dan mandat rakyat.
“Pada akhirnya, Prabowo harus menentukan langkahnya sendiri. Presiden harus menjalankan mandat rakyat dan memastikan negara tetap berjalan sesuai kepentingan bangsa Indonesia,” pungkas Amir. ***
