NABIRE, SPN – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah cepat pasca peristiwa pembakaran sejumlah gedung perkantoran di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov membentuk tim khusus untuk menangani dampak kejadian tersebut sekaligus memperkuat sosialisasi terkait pengelolaan dan penyaluran anggaran di wilayah rawan konflik. Pembentukan tim ini bertujuan mempercepat pemulihan, mendata kerugian, serta memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah Silwanus Sumule kepada Medi di Nabire Kamis (13/08/2026) menyatakan Pemda Provinsi Papua Tengah telah kembangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak untuk menyikapi kondisi tersebut sekaligua memastikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
“Selain penanganan darurat, kami juga perkuat sosialisasi anggaran kepada masyarakat dan aparat kampung. Supaya tidak ada lagi miskomunikasi yang bisa memicu konflik,” ujarnya.
Pemprov Papua Tengah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan di wilayah pegunungan. Sosialisasi anggaran akan dilakukan secara door to door dan melalui tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat Ilaga untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan bersama-sama menjaga keamanan.
Seperti diketahui amuk massa di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, terjadi pada Selasa (11/8/2026) malam. Ratusan warga nekat membakar tujuh gedung kantor pemerintahan setempat akibat dipicu amarah atas lambatnya proses penyerahan dana desa tahap I tahun anggaran 2026.
Aksi anarkistis ini bermula sejak siang hari, sekitar pukul 11.36 WIT, sewaktu masyarakat dari berbagai kampung mendatangi kantor Bank Papua untuk mengambil pencairan dana desa mereka. Namun, hingga pukul 17.40 WIT, dana yang dinantikan tak kunjung dibayarkan secara utuh. Kondisi ini menyulut kemarahan massa yang lantas berbondong-bondong mendatangi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung guna menuntut penjelasan.
Bupati Puncak, Elvis Tabuni, sempat turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan dialog dan memberikan penjelasan terkait kendala mekanisme penyaluran anggaran. Namun Bupati gagal meredam amarah warga sehingga terjadilah pembakaran terhadap tujuh gedung kantor Pemerintah Kabupayen Puncak.
