Jakarta SPN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini berlangsung di Tower BPK RI, Jakarta, Senin (26/01/2026).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran dan program infrastruktur berjalan secara profesional dan berintegritas.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi instrumen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pengelolaan anggaran infrastruktur agar tetap transparan dan akuntabel,” ujar Dody.
Ia menegaskan Kementerian PU siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan berlangsung hingga Mei 2026. Dukungan tersebut mencakup keterlibatan Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal, pemanfaatan sistem keuangan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan data dan dokumen yang lengkap dan akurat oleh seluruh unit kerja.
Sementara itu, Anggota IV BPK RI Haerul Saleh menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan semester ini. Di antaranya implementasi kebijakan likuiditas entitas akuntansi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
BPK juga menyoroti potensi persoalan dalam pekerjaan konstruksi dan konsultasi, seperti kekurangan volume pekerjaan, pembayaran yang tidak sejalan dengan progres fisik, serta hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi kontrak.
Selain itu, BPK mengingatkan pentingnya efisiensi belanja dan tertib administrasi keuangan, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan dan revitalisasi sekolah serta penguatan ketahanan pangan melalui infrastruktur irigasi.
