JAKARTA, SPN – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas, Kamis (29/10/2026). Langkah tegas ini diambil buntut dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran menyebut total 10 pejabat dievaluasi. Delapan dicopot, dua lainnya diberi peringatan karena dinilai lalai dalam pengawasan.
“Pejabat Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum,” ujar Amran di Jakarta.
Ia menegaskan pencopotan dari atas ke bawah sebagai bentuk tanggung jawab. Menurutnya, kelalaian pengawasan tidak bisa ditoleransi, apalagi beras SPHP merupakan beras subsidi untuk rakyat.
Kasus ini bermula dari temuan beras SPHP yang dioplos menjadi beras premium. Beras subsidi yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram dikemas ulang dan dijual Rp17.000 per kilogram.
Modus tersebut terungkap di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur dan Pasar Induk Beras Cipinang. Lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi pada Rabu (28/10). Beras diduga berasal dari gudang Bulog Kelapa Gading.
Laporan awal mencatat 600 ton beras terlibat, namun Amran menduga jumlahnya sudah mencapai ribuan ton. Ia menyebut ada sindikat mafia beras yang harus dibongkar di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah memproses sembilan pihak swasta dan menetapkan satu tersangka. Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menonaktifkan pejabat terkait agar tidak menghilangkan bukti.
Anggaran subsidi pangan 2026 mencapai Rp160 triliun.
