JAKARTA, SPN – Istana Kepresidenan menyatakan menghormati wacana DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, proses yang berjalan di DPR merupakan proses politik yang harus dihormati. Pemerintah tidak akan mencampuri kewenangan lembaga legislatif tersebut.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menyebut, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan. “Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Kami tentu saja menghormati,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima masukan dari sejumlah fraksi terkait usulan HMP. Masukan itu disampaikan selama masa reses.
Puan mengatakan, pimpinan akan memproses masukan tersebut setelah masa sidang kembali dibuka. DPR akan mendengarkan pandangan fraksi mengenai mekanisme yang dapat ditempuh.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Usulan HMP mencuat setelah polemik ijazah Gibran. MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, sementara MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut lebih dari 25 anggota telah menandatangani usulan HMP. Jumlah itu sudah memenuhi syarat minimal pengajuan.
Meski demikian, usulan tersebut belum menjadi keputusan DPR. Usulan harus dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna dengan kuorum dua pertiga anggota.
