JAKARTA, SPN – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan, masyarakat berhak mengkritik seluruh kebijakan pemerintah. Hak tersebut dilindungi undang-undang dan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Dudung dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jakarta, Rabu (18/11/2026) sore.
“Kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat,” ujar Dudung.
Menurut Dudung, perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kritik bukan sumber perpecahan, asal disampaikan dengan cara yang benar.
- Wakil Ketua DPR Sari Yuliati: RUU Perampasan Aset Wajib Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong, Jangan Cuma Hukum Pelaku
- Kapolda Maluku dan Jajaran Mengikuti Ibadah Minggu Kssih di Gereja Maranatha Ambon, Perkuat Harmonisasi Polri Dengan Umat
- Kunjungi Cakung Timur, Maruarar Instruksikan Bedah 356 Rumah Warga
“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” tegasnya.
Namun, Dudung mengingatkan, kebebasan berpendapat harus dijalankan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kebebasan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan tetap menghormati hukum, ketertiban, dan hak-hak orang lain.
“Sampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggungjawab. Sampaikan kritik dengan tegas, tetapi tetap santun. Perjuangkan kepentingan masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya,” kata Dudung.
Ia juga menegaskan, kritik jangan sampai berubah menjadi kebencian, permusuhan, apalagi tindakan yang merusak persatuan bangsa. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi, terutama oleh informasi di media sosial. Cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Dudung juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.









