JAKARTA, SPN – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan bagi pelapor dugaan kekerasan seksual di Kupang, termasuk keluarganya.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, Senin (16/11/2026). Komnas Perempuan meminta pelapor segera mendapat perlindungan dan akses pemulihan berkelanjutan sejak melaporkan peristiwa tersebut.
“Komnas Perempuan memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan,” kata Dahlia.
Komnas Perempuan juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sebagai kepala daerah, dengan iming-iming pekerjaan yang diduga menjadi modus korban terjerat dalam tindakan kekerasan seksual.
Selain itu, Komnas Perempuan mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan secara transparan, memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah yang dilaporkan jika terbukti, serta menjamin restitusi bagi korban sejak awal penanganan perkara.
Sementara itu, Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) masih menangani laporan tersebut. Laporan diterima 12 November 2026 dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menyebut dugaan peristiwa terjadi 11 November 2026 di salah satu kompleks rumah dinas di Kota Kupang. Pihak terlapor berinisial YL yang disebut sebagai Bupati Kupang Yosef Lede.
Yosef menyatakan menghormati laporan tersebut dan menyerahkan penanganannya kepada kepolisian.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan Pemprov NTT akan mengawal proses hukum, berkoordinasi dengan Kapolda NTT, dan memastikan korban mendapatkan keadilan tanpa intervensi.





