JAKARTA, SPN – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri mengungkap secara transparan nama-nama target dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menghebohkan publik.
Desakan itu muncul karena banyak informasi beredar di publik namun belum terverifikasi. Kompolnas menilai keterbukaan adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa.(10/11/2026) mengemukakan,
kasus ini diungkap Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Belakangan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka, sehingga total menjadi empat Pati.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat perintah penyidikan maupun dokumen pendukung. Sasaran yang disebut meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, pimpinan partai politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.
Penyadapan diduga dilakukan melalui sistem resmi Polri, Lawful Interception Management System (LIMS). Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan.
Mohammad Choirul Anam menyebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengusut tuntas kasus ini. Pemerintah melalui Menko Polkam Dudung Abdurrachman menegaskan proses harus berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.
Kompolnas juga didorong memastikan evaluasi dan pertanggungjawaban kelembagaan berjalan. Sementara ELSAM, PERADI, dan SETARA Institute meminta Polri membuka seluruh daftar sasaran, memberitahu korban, dan melibatkan pengawas eksternal.
Masyarakat sipil juga mendesak percepatan UU Penyadapan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 sudah menegaskan penyadapan harus diatur dengan undang-undang, karena menyangkut hak privasi.
Semua pihak yang disebut tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
