JAKARTA, SPN – Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengalami penurunan tajam pada tahun kedua pemerintahan.
Kajian PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional dari 30 lembaga menunjukkan, rata-rata kepuasan dari survei lembaga anggota Persepi merosot dari 79,2 persen pada Oktober-Desember 2025 menjadi 54,4 persen pada Juli-September 2026.
Penurunan juga terlihat ketika survei probabilitas nasional dari lembaga di luar Persepi ikut diperhitungkan: dari 80,4 persen menjadi 63,1 persen.
“Dua tahun pemerintahan ini terbelah menjadi dua cerita. Tahun pertama adalah masa bulan madu dengan kepuasan di atas 80 persen. Tahun kedua, dukungan itu terkikis sekitar 25 poin, dan penyebab utamanya bukan politik, melainkan harga kebutuhan pokok,” kata Direktur Eksekutif Markdata Faisal Arief Kamil.
Markdata Mengidentifikasi Dua Fase Penurunan:
Fase 1: Februari-Maret 2026 – gejolak pasar modal dan inflasi mencapai 4,76 persen. SMRC mencatat kepuasan turun dari 81,2 persen menjadi 66,4 persen.
Fase 2: Mei-Agustus 2026 – kenaikan harga BBM nonsubsidi, kelangkaan LPG 3 kg, dan pelemahan rupiah.
Survei SMRC pada 1-10 Oktober 2026 mencatat kepuasan publik sebesar 44,5 persen, pertama kali berada di bawah 50 persen dalam pengukuran lembaga tersebut.
“Dalam setahun terakhir, yang merasa sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo turun dari 81,2 persen di survei November 2025 menjadi 44,5 persen di survei terakhir pada Oktober 2026. Sebaliknya, yang merasa kurang/tidak puas naik dari 16 persen menjadi 53,4 persen,” tutur Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani.
Survei SMRC melibatkan 1.213 responden, margin of error lebih kurang 2,9 persen, kepercayaan 95 persen. Rincian: 4,4 persen sangat puas, 40,1 persen cukup puas, 53,4 persen kurang/tidak puas.
Penilaian ekonomi memburuk: 50,8 persen warga menilai ekonomi nasional buruk/sangat buruk, naik dari 22,7 persen November 2025. Hanya 17,4 persen menilai baik. 30 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak, disusul korupsi/KKN 26,8 persen, kemiskinan 14,7 persen.
Program andalan juga disorot: 61,4 persen yang mengetahui MBG menyatakan kurang puas/tidak puas, 71,4 persen kurang/tidak yakin KDMP akan berkembang.
Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes menyoroti komunikasi pemerintah: “Dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah.”
Namun hasil lembaga lain beragam: PPI 65,4 persen puas, Adidaya 60,3 persen puas, Poltracking 55,1 persen puas, Tempo Data Science 37 persen puas.
