JAKARTA, SPN – Pengakuan mengejutkan datang dari tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
Fahd mengklaim telah menyerahkan uang sebesar 3,9 juta Dolar AS atau setara Rp70 miliar untuk Nahdlatul Ulama (NU). Klaim itu disampaikan sembari memprotes penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau saya ketangkap hari ini, kenapa saya berani teriak begini? KPK salah tangkap. Saya ngasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta Dolar saya kasih, ya,” kata Fahd di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dalam keterangannya, Fahd mengancam akan membongkar seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara yang menjeratnya. Namun, ia tidak merinci lebih jauh mengenai bentuk maupun peruntukan detail penggunaan dana 3,9 juta Dolar AS yang diklaim telah diserahkan kepada NU tersebut.
Sebelumnya, Fahd mengaku sempat dimintai uang oleh sesama tersangka bernama Arif Sugiyanto hingga mencapai Rp100 miliar pada Agustus 2026 lalu. Setelah sempat menolak, Fahd akhirnya bersedia meminjamkan dana talangan untuk kebutuhan Muktamar NU tersebut usai Arif mencatut nama salah satu petinggi.
“Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd pada pemeriksaan sebelumnya, Selasa (10/11/2026).
Fahd menegaskan uang tersebut berstatus pinjaman atau dana talangan, bukan hasil korupsi. Ia juga menyatakan telah resmi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator kepada penyidik KPK.
Perkara dugaan suap dan gratifikasi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026, yang mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek beserta barang bukti uang tunai sekitar Rp106,3 miliar.
KPK kemudian menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh uang yang diamankan dalam OTT tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri siapa yang memberikan uang, tetapi juga modus pemberian dan tujuan penggunaannya, termasuk dugaan adanya uang yang disiapkan untuk kepentingan Muktamar NU.
Hingga kini, klaim Fahd tersebut masih berupa pengakuan sepihak dan belum menjadi kesimpulan hukum KPK. PBNU sendiri sebelumnya membantah tudingan aliran dana korupsi di Muktamar ke-35 NU.










