JAKARTA, SPN – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, Senin, 23 November 2026.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengonfirmasi, dari lima aduan yang masuk, empat dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiil dan akan disidangkan secara gabung. Satu aduan gugur karena pelapor tidak melengkapi dokumen administrasi hingga batas waktu 18 November 2026.
Keempat perkara itu adalah 26-PKE-DKPP/XI/2026 dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna, 27-PKE-DKPP/XI/2026 dari Muhammad Afghan Ababil, 29-PKE-DKPP/XI/2026 dari Paman Nurlette dan Novi Manaban, serta 31-PKE-DKPP/XI/2026 dari Denny Indrayana dan kawan-kawan.
Penggabungan dilakukan karena teradu dan pokok aduan sama. Yang menjadi teradu adalah jajaran KPU dan Bawaslu, bukan Gibran sebagai peserta Pilpres.
- Prakiraan Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 15 Oktober 2026: BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 4 Meter dan Banjir Rob di 11 Wilayah
- Harga Pangan Hari Ini Sabtu 7 November 2026, Cabai Rawit Masih Mahal, Beras dan Bawang Naik
- Akhirnya Pulang! Kisah Dramatis 4 ABK MT Honour 25 Disandera Bajak Laut Somalia 150 Hari
Pengadu mempersoalkan dugaan KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen syarat pendidikan Gibran, dugaan Bawaslu tidak optimal mengawasi, serta dugaan persoalan dalam penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Aduan ini disebut sebagai tindak lanjut Putusan MK dan MA. Dalil tersebut masih akan diuji dalam persidangan, dan pihak teradu berhak memberikan jawaban dan bukti.
Jadwal sidang maraton meliputi 23 November pembacaan aduan dan jawaban teradu, 24 November keterangan pihak terkait, 25 November keterangan saksi dan bukti, serta 1 Desember pendalaman keterangan para pihak. Sidang terbuka untuk umum dan publik dapat memantau prosesnya secara langsung.
DKPP menegaskan putusan nanti menentukan apakah penyelenggara terbukti melanggar kode etik atau tidak. Publik diminta menghormati proses hukum berjalan.










