JAKARTA, SPN – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS, Selasa (17/11/2026).
Sidang tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang menyeret EHS sebagai tersangka.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo, Senin (16/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jabatan tersebut.
Atas dugaan pelanggaran itu, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sidang etik terhadap EHS dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
Adapun anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Salah satunya adalah EHS. Tiga tersangka lainnya dalam perkara yang sama adalah mantan Kapolri, mantan Kadiv Hukum Polri, dan mantan Kadiv TIK Polri.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Divpropam Polri telah menggelar sidang etik terhadap mantan Kadiv Hukum Polri. Majelis menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan.
Sidang etik berjalan terpisah dari proses pidana yang kini disidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polri menegaskan seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.








