JAKARTA, SPN – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pencopotan pejabat buntut penyelewengan beras SPHP merupakan wujud tanggung jawab moral dan profesional, Kamis (29/10/2026).
Rizal menyebut dari 10 pejabat yang dievaluasi atas arahan Mentan Amran Sulaiman, enam pejabat Bulog dinonaktifkan dan dua diberi surat teguran keras, termasuk Kepala Kanwil Bulog DKI Jakarta.
“Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Atas petunjuk Pak Mentan dan rapat Direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua diberikan surat teguran. Ini tanggung jawab kami,” ujar Rizal.
Ia menganalogikan tanggung jawab wilayah seperti Kapolda atau Pangdam yang wajib bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan atau ledakan bom di wilayahnya. Begitu pula Kanwil Bulog DKI bertanggung jawab atas kebocoran distribusi beras SPHP.
Menurutnya, penonaktifan bukan berarti pejabat terbukti terlibat mafia beras. Langkah ini bersifat preventif untuk mencegah hilangnya barang bukti dan menjaga objektivitas investigasi Satgas Pangan.
“Kalau masih ada di dalam, takutnya bukti dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu,” katanya.
Rizal menekankan asas praduga tak bersalah. Pejabat yang terbukti bersalah akan diproses hukum, yang tidak terbukti akan dipulihkan nama baiknya dan ditempatkan di jabatan sederajat.
Kasus terungkap setelah sidak Amran di Kayu Manis Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang. Modus: beras SPHP Rp12.500/kg dibeli mitra RPK lewat aplikasi Klik SPHP, lalu dioplos jadi premium jual Rp17.000/kg. Polisi amankan 8 orang, 1 tersangka inisial RH.
